Hukum Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina
Apa hukum menikahi perempuan hamil karena zina?
Dalam menyikapi permasalahan ini, para ulama fikih berbeda pendapat. Namun demikian, di Indonesia kita mengenal istilah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu kumpulan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih empat mazhab.
Pandangan ulama fikih tersebut disatukan dalam bentuk buku yang disusun dengan memakai bahasa perundang-undangan. KHI menjadi rujukan hukum bagi pengadilan dalam menentukan suatu perkara hukum.
Menurut KHI pasal 53, perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Perkawinan tersebut bisa langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu perempuan tersebut melahirkan terlebih dahulu. Setelah perkawinan tersebut, tidak perlu ada perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Perbedaan Pandangan Ulama Fikih
Para ulama fikih berbeda pendapat dalam menyikapi hukum menikahi perempuan yang hamil karena perzinaan. Secara umum, pendapat-pendapat itu dapat dikelompokan menjadi dua kelompok besar, sebagaimana dijelaskan oleh Saiful Millah dalam artikelnya yang berjudul “Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya”.
Pertama, sebagian ulama Hanafiyah (kecuali Abu Yusuf) dan Syafi‟iyah membolehkan menikahi perempuan yang telah hamil di luar akad nikah tanpa harus menunggu kelahiran jabang bayi.
Alasannya bahwa perempuan hamil akibat zina itu tidak termasuk ke dalam golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nisa‟ ayat 22-24 tentang siapa saja perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Karenanya, setelah pernikahan tersebut, pasangan tersebut boleh melakukan hubungan layaknya suami istri.
Akan tetapi, bila yang menikahinya adalah bukan lelaki yang menghamilinya dengan cara zina, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah, yaitu :
Pertama, Abu Hanifah dan Muhammad asy-Syaibani berpendapat bahwa hukum menikahinya adalah sah, hanya saja perempuan itu tidak boleh disetubuhi sebelum melahirkan kandungannya.
Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi perempuan hamil akibat zina oleh lelaki yang bukan menghamilinya karena keadaan perempuan “hamil” itu menyebabkan terlarangnya persetubuhan sampai melahirkan, dengan demikian terlarang pula akad nikah antara seorang lelaki dengan perempuan hamil itu.
Kedua, ulama Malikiyah dan Hanabilah melarang menikahi perempuan hamil karena perzinaan kecuali setelah si jabang bayi lahir.
Alasan larangan ini adalah karena adanya hadits dari Nabi Saw riwayat Abu Dawud seperti yang digunakan oleh Abu Hanifah yaitu : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya pada tanaman orang lain”.
Selain itu, ada kekhawatiran akan tercampurnya nasab anak yang ada dalam kandungan. Apabila akad nikah tetap dilangsungkan sementara si perempuan dalam keadaan hamil, maka akad nikahnya itu fasid (rusak) dan wajib untuk difasakh (dibatalkan).
Demikian hukum menikahi perempuan hamil di luar pernikahan. Semoga bermanfa’at.***
